Bagaimana Memaksimalkan Pertumbuhan di Daerah perbatasan

Membangun Pusat Pertumbuhan di Perbatasan

Pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar Rp 3,8 triliun untuk membenahi sarana dan prasarana di daerah-daerah

perbatasan, yang tersebar di 12 provinsi. Dana sebesar itu diprioritaskan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan dermaga. Demikian diungkapkan Deputi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Agung Mulyana dalam Focus Group Discussion di Jakarta, Rabu (29/2).

Diskusi yang bertema Membangun Daya Saing Beranda Utara Nusantara (Kabupaten Kapuas Hulu-Kalimantan Barat) itu juga menampilkan Wakil Bupati Kapuas Hulu Agus Mulyana dan Deputi Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi Tatang A Taufik.

Menurut Agung, dana tersebut bersumber dari 14 kementerian dan empat lembaga non-kementerian. Dari seluruh dana itu, sebesar Rp 2,9 triliun untuk meningkatkan infrastruktur di perbatasan, seperti pembangunan jalan, jembatan, ataupun dermaga, sedangkan sisanya untuk mendukung sektor lain.

Terdapat 111 kecamatan di 12 provinsi ini yang menjadi prioritas agar masyarakat tidak lagi tergantung pada negara tetangga, terutama Malaysia. Ke- 2 provinsi itu yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Aceh, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara.

Kecamatan di area perbatasan ini umumnya terisolasi dan tertinggal. Di Kabupaten Kapuas Hulu, misalnya, terdapat enam kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan mayoritas penduduknya bergantung pada negeri jiran. Kecamatan yang memiliki exit dan entry point (akses masuk dan keluar) ke negara tetangga diprioritaskan. Sebab di situlah kita letakkan wajah republik ini, ujarnya.

Kecamatan di perbatasan ini umumnya terisolasi dan tertinggal. Di Kabupaten Kapuas Hulu, misalnya, terdapat enam kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan mayoritas masyarakatnya bergantung dari negeri Jiran. Noer Suwartina dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal mengatakan, dari 183 kabupaten tertinggal di Indonesia, 27 kabupaten merupakan daerah perbatasan, termasuk Kapuas Hulu.

Pusat pertumbuhan

Badan Nasional Pengelola Perbatasan terus mendorong masuknya investasi ke kawasan perbatasan. Ada tiga kecamatan di perbatasan yang diproyeksikan jadi pusat pertumbuhan industri baru, yakni Kecamatan Nanga Badau di Kapuas Hulu, Entikong di Sanggau (Kalbar), dan Sebatik di Nunukan (Kaltim).

Wakil Bupati Kapuas Hulu Agus Mulyana mengatakan, daerahnya memiliki potensi madu hutan, tenun ikat, dan ikan arwana. Namun, potensi itu belum signifikan bagi perekonomian daerah setempat. Tatang A Taufik menegaskan, dengan sistem inovasi daerah, potensi yang ada di perbatasan dapat dikembangkan dengan memaksimalkan peran sumber daya manusia.(sumber ; Kompas, maret 1, 2012,ILO)